Sikap-sikap institusi negara terkait Demo DPRD-SU 3 Pebruari ‘09

Seperti diutarakan dalam postingan sebelumnya, Insiden DPRDSU 3 Pebruari 09 dengan proses pembentukan Propinsi Tapanuli adalah 2 peristiwa yang berkaitan namun tidak saling mengikat.

Seirama dengan pernyataan Kapolda Sumut, Irjen Nanan Sukarna, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan Demo anarkis 3 Pebruari dan Keinginan pembentukan adalah dua peristiwa yang harus dipilah/dipisahkan dalam hubungannya dengan hukum dan undang-undang. Domain kepolisian adalah melakukan penyelidikan terkait dengan demonstrasi yang berakhir rusuh dan penyebab terjadinya korban, serta sejauh mana keterlibatan para tersangka. Sedangkan keinginan proses pembentukan propinsi Tapanuli ada domain politik yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Pihak Polri cukup menyadari bahwa dari kacamata hukum, sama sekali tidak ada alasan mengkriminalisasi keinginan dan proses pembentukan propinsi Tapanuli.

Jika pihak kepolisian sudah menyatakan sikap terkait dengan demonstrasi 3 Pebruari maka DPR dalam rapat kerja dengan mendagri mengutarakan usulan penghentian SEMENTARA pembahasan (pemekaran) propinsi Tapanuli dengan alasan demi keamanan Pemilu. Moratorium/ penghentian sementara itu TIDAK PERLU dengan mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tetapi cukup dengan kesepakatan internal presiden dan DPR. Jika demikian sikap DPR, maka kini tinggal menunggu sikap pemerintah. Diharapkan juga pemerintah menerima usulan DPR ini mengingat adanya masalah yang lebih urgent terkait pelaksanaan pemilu dan berbagai aspek yang terkait dengannya yang masih harus dipikirkan dan dikerjakan oleh pemerintah.

Untukmu Para Pejuang..

Pejuang juga manusia, ada kalanya lemah ada kalanya kuat

Di satu waktu benar, kala lain salah..

Buat saudara-saudara kami,

Yang ditahan karena insiden 3 Pebruari 2009 :

Mereka bilang kamu bersalah..

Tapi bagiku kamu hanya sedang LEMAH..

Lemah mengendalikan emosi,

Lemah mengendalikan diri,

Lemah mengendalikan situasi..

Mereka bilang kamu beringas

Bagiku kamu hanya TIDAK PUAS !

Tidak Puas karena DIDUSTAKAN!

Tidak Puas karena DILECEHKAN!

Tidak Puas karena TIDAK KUNJUNG DIDENGARKAN!

Tetap kuat, tetap semangat..!

Disini kami tetap bersamamu..!

Salam Perjuangan, Jayalah Propinsi Tapanuli!

Perjuangan Propinsi Tapanuli, Jangan Menjadi Sebuah Antiklimaks

Turut Berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak H. Aziz Angkat.

Proses hukum terhadap para orang-orang yang terlibat biarkanlah berjalan dengan fair dan sesuai kaidah-kaidah hukum.

Kejadian demonstrasi rusuh pada tanggal 3 Pebruari di gedung DPRD-SU adalah kejadian yang sangat disesalkan dan seharusnya tidak perlu tejadi.

Terlepas dari kurangnya kekuatan pengawasan polisi dan kurang bekerja maksimalnya koordinator lapangan dalam mengendalikan tindakan dan emosi demonstran, kalau mau ditelusuri dengan seksama, dan ditelaah dengan sikap fair dan pikiran terbuka, sebenarnya adalah kinerja lamban dan sikap apatis yang dipertontonkan oleh institusi DPRD-SU dalam menyerap dan menyikapi aspirasi dan usulan rakyat yang menjadi pemicu terjadinya insiden di gedung DPRD-SU pada tanggal 3 Pebruari 2009 yang lalu yang mengakibatkan meninggalnya ketua DPRD-SU Aziz Angkat. Bagi tim pemrakarsa Protap sendiri, kejadian ini adalah sebuah musibah dan benar-benar di luar rancangan dan keinginan.

Menyusul peristiwa itu, tiba-tiba saja pemerintah dan legislatif baik di pusat dan daerah seperti tabu untuk membicarakan pembentukan daerah otonom baru termasuk rencana pembentukan propinsi Tapanuli. Tak urung, DPR pusat dan presiden mewacanakan penghentian (moratorium) sementara proses pemekaran daerah hingga waktu yang tidak ditentukan.

Menilik kembali pada perjalanan panjang perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli, telah begitu banyak pemikiran, tenaga, waktu dan dana yang tercurah untuk bisa sampai di tahap ini. Mulai dari pelaksanaan seminar-seminar, pengumpulan data dan melakukan kajian-kajian ilmiah, event-event pengumpulan dana, sosialisasi dan konsolidasi yang dikemas dalam nuansa penghargaan dan kecintaan kepada budaya Indonesia, kunjungan ke daerah-daerah dan meminta advice dan petunjuk kepada tokoh-tokoh masyarakat Tapanuli tanpa memandang latar belakang suku dan agama, mengadakan dialog-dialog dan eksposisi kepada anggota dewan legislatif dan pemerintah di pusat dan daerah dan mengundang mereka turun langsung ke Tapanuli dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Secara prosedural, mengikuti undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pemekaran daerah, pembahasan mengenai propinsi Tapanuli sudah sampai ke sidang DPR-RI dan tinggal menunggu rekomendasi dari DPRD-SU.

Sangat menyedihkan membayangkan usaha-usaha dan upaya-upaya tersebut akan berakhir sia-sia  dan menjadi sebuah antiklimaks.

Rencana pemerintah untuk menghentikan pemekaran daerah untuk periode yang tidak ditentukan memang adalah hak prerogatif pemerintah tapi mengingat jalan, usaha dan upaya yang sudah ditempuh rakyat Tapanuli sudah sejauh ini, khusus kepada keinginan pembentukan propinsi Tapanuli, DPR dan pemerintah dalam hal ini presiden diharapkan bisa bersikap arif dan bijaksana. Insiden 3 Pebruari dan proses pembentukan propinsi Tapanuli adalah dua peristiwa yang berkaitan namun tidak saling mengikat. Insiden 3 Pebruari adalah sebuah kesalahan teknis sedangkan pembentukan propinsi adalah sebuah proses. Menghentikan serta-merta rencana pembentukan propinsi Tapanuli sebagai konsekuensi lanjut dari insiden 3 Pebruari adalah tindakan yang sangat-sangat tidak arif dan itu akan sangat mengecewakan, MENCIDERAI dan melukai perasaan jutaan warga Tapanuli sebagai anak bangsa. Jangan sampai rasa DIABAIKAN dan DITINGGALKAN dan DIKECEWAKAN oleh bangsa muncul dan tertanam dalam hati generasi muda Tapanuli. Ini akan SANGAT TIDAK BAIK bagi masa depan kita sebagai satu bangsa.

Pemerintah diharapkan dapat membuka dialog dengan para panitia/pemrakarsa pembentukan propinsi Tapanuli, terlepas dari apapun status hukum mereka nantinya. Dengan demikian pemerintah dapat melihat dan menilai realitas yang sebenarnya, mengapa keinginan itu begitu kuat muncul dan sejauh mana prosedur pembentukan menurut hukum, undang-undang dan peraturan pemekaran daerah telah dilalui dan dilaksanakan oleh panitia/pemrakarsa.

Pemerintah juga diharapkan dapat membuka dialog dengan tokoh-tokoh Tapanuli yang mendukung rencana pembentukan propinsi ini, mereka adalah tokoh-tokoh yang karakter, sikap, loyalitas dan pengabdiannya kepada bangsa tidak perlu diragukan.

Kepada tokoh-tokoh Tapanuli yang sejauh ini sudah mendukung, juga sangat diharapkan tetap arif dan bijaksana, jangan berkaca pada insiden 3 Pebruari lantas menarik dukungan. Dimasa depan sumbangsih pemikiran dan dukungan tetap akan sangat diperlukan.

Kepada masyarakat Tapanuli yang merindukan Propinsi Tapanuli wujud, dimanapun berada di seluruh bumi, mari jadikan peristiwa dan situasi ini untuk lebih merapatkan barisan, mempererat rasa persaudaraan, rasa persatuan, mari saling mendukung dan menguatkan. Sebagai pejuang, adalah sangat konyol jika rintangan yang timbul di batas akhir perjuangan menyurutkan perjuangan. Perjuangan harus dilanjutkan, kita hanyab perlu mengubahnya dengan cara mengemasnya dalam dalam bentuk dan cara-cara yang lebih demokratis, santun, intelektual dan beradat dan beradab. Mari kita tinggalkan cara-cara brutish, kasar dan dapat menciderai sesama anak bangsa.

Akhir kata, tetap berjuang, perjuangan Propinsi Tapanuli jangan sampai berakhir dengan kegagalan. Telah kita mulai, mari kita akhiri dengan kemenangan..!!

Pemikiran Taktis Strategis Melanjutkan Perjuangan Pembentukan Provinsi Tapanuli

Disadur dari milis batak_gaul, dispost oleh saudara : Ario Lumbanradja <julaga@telkom.net

Pasca terjadinya insiden 3 Feb 2009 di DPRD SU:
Sebagai pemikiran taktis strategis melanjutkan perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli ( PROTAP ) pada kesempatan ini saya menyampaikan pemikiran sebagai berikut:

1. Tindakan pemeriksaan penyidikan kepolisian kepada panitia penyelenggara atau penggerak massa pada 3 Feb 2009 di DPRD SU harus secara hati-hati.
Artinya subjek pemeriksaan harus ter-arah kepada masalah pidana, jika dalam permasalahan tersebut tidak terdapat tindak pidana maka hal ini menjadi diluar wewenang kepolisian.

2. Untuk mendefinisikan ini adalah masuk ruang lingkup pidana atau tidaknya, perlu sesegera mungkin membuat kesimpulan tentang apa penyebab kematian/meninggalnya Ketua DPRD SU.

3. Jika masalah pidananya bukan tentang terjadinya korban jiwa maka harus didefinisikan terlebih dulu dengan jelas tindakan pidana apa yang terjadi. Apakah: penipuan, pencurian, perjudian dll.

4. Apabila tindakan pidana sudah dapat didefinisikan dengan jelas yaitu tentang sangkaan tindak pidana tertentu maka penyidikan dilanjutkan dengan siapa dan atau apa yang menjadi korban tindak pidana, lanjut siapa pelakunya.

5. Dalam tindak pidana, suatu perbuatan pidana tidak dapat didelegasikan atau diwakilkan.
Misalnya Si A melakukan tindak pidana terhadap Si B maka tidak dapat Si C yang diminta pertanggung-jawabannya.
Dalam kasus ini misal: Pak B meninggal  karena tindak pidana yang dilakukan Pak A, lalu si C yang diperiksa/ditahan karena si C menyediakan dana atau memberi tumpangan kepada Si A untuk datang pada acara kenduri yang berakhir dengan tewasnya Pak B.
Dalam hal ini Si C itu mengundang atau memberi tumpangan kepada Si A untuk menghadiri kenduri (atau demonstrasi) bukan untuk membunuh.

6. Intinya adalah jangan sampai permasalahan Politik dibelokkan menjadi masalah Pidana. Jika permasalahan Politik dibelokkan ke masalah Pidana, dikhawatirkan permasalahan akan bias dan dampak Politisnya akan lebih mencuat lebih luas.

Analisis Kritis Insiden DPRD-SU 3 Pebruari 2009

Opini/analisa ini disampaikan oleh Saudara : Megawandi Tarihoran, Diambil dari Milis batak_gaul disadur ulang oleh blog protap.

Menarik untuk kita saling mendiskusikannya. ..tetapi lebih menarik juga kalau kita juga tidak “terjebak” dalam situasinya. Sebelumnya secara kemanusiaan saya mengucapkan turut berdukacita atas meninggalnya Bpk. Aziz Angkat karena walau tidak lama tetapi secara pribadi saya pernah bersentuhan dgn almarhum ketika beliau mengajar di kampus saya di ITM mata kuliah Bhs. Indonesia (Tahun 1994)…dan mudah2n saya tidak salah orang, karena maklumlah paling juga 2 atau 3 x saya mengikuti mata kuliah tersebut…kalau salah org…saya minta maaf sebelumnya.
Sebelum kita terjebak pada situasi yg saling menyalahkan, maka akan lebih baik kalau kita berpikir keluar dari sikap pro kontra, ini mungkin lebih baik demi kita dapat berupaya melihat dengan jernih persoalan tersebut, walau memang tidak ada satupun manusia yg hidup didunia ini yg bebas nilai tetapi setidaknya alat analisa yang kita pakai adalah “hubungan sebab akibat”…tidak hanya berpijak pada akibatnya saja, tetapi juga sebabnya.

Secara pribadi (kalau tidak salah)…saya sudah mendengar isu Protap ini digulirkan (5 tahun yg lalu), ketika itu teman saya di undang (ke Balige) oleh beberapa org penggagas untuk mencari dukungan dan juga team kerja pembentukan Protap tersebut…jadi dasar itu yg saya pakai…saya tidak tahu dari hitungan 5 tahun itu berapa tahun kebelakangnya sudah di gagas.
Setelah mengikuti pertemuan itu kemudian kita share di orgnisasi dan kemudian dari hasil share secara organisasional juga kita menyatakan “Menolak ProTap” (organisasi kami keanggotaannya bersifat majemuk, lintas SARA) sebelumnya juga teman saya tersebut di pertemuan itu menyatakan penolakannya.
Tetapi satu hal yg perlu di ingat penolakan kita bukan berarti berdasarkan suka atau tidak suka Protap, tetapi lebih didasarkan kepada “tidak adanya konsep yg ilmiah dan jelas” yg dipaparkan pada saat itu…sehingga kita tidak melihat adanya kebutuhan bagi kita untuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Lalu…setelah kejadian itu kita tidak pernah terlibat dan dilibatkan lagi kedalam isu tersebut sampai terjadinya peristiwa kemarin.
Tetapi secara pribadi sepintas lalu saya sesekali membaca berita, baik media massa maupun internet tentang perkembangan wacana tersebut…apalagi 2 tahun belakangan semakin gencar beritanya baik di media massa,event2 yg diadakan maupun demonstrasi serta forum2 milist untuk mendukung pembentukan Protap tsb.
Dari pengamatan yang saya ikuti dari sumber2 tersebut (berita, event, demo,konsolidasi, etc) ada beberapa kesimpulan yang saya rangkum (dibandingkan dengan kondisi pasca 5 tahun yg lalu) :
1. Bahwa Panitia Protap semakin nyata struktur organisasinya, dan menempatkan para politisi2 dan tokoh masyarakat didalam strukturnya. ..walau diakui ada beberapa kelemahan2 sistematis
2. Event2 yg saya maknai sebagai upaya konsolidasi dan sosialisasi mencari simpati beberapa kali terlihat diadakan terlepas dari memanfaatkan momentum2 yg ada
3. Loby2 politik baik tingkat lokal, regional, maupun nasional semakin gencar dilakukan
4. Semakin menguatnya ke 3 hal tersebut diatas juga berdampak kepada kelompok pro yang semakin mendukung dan kelompok Kontra juga mengkonsolidasikan kekuatannya. ..
Kemudian, mari kita melihat kepada dukungannya secara politis…
Saya tidak mengetahui secara pasti berapa daerah kabupaten yg mendukung terbentuknya protap (pasca 5 thn yg lalu)…kemudian santer terdengar adanya kelompok yg tidak mendukung (Tapteng, Dairi, Tapsel, Pakpak Barat, Nias dan daerah2 yg pemekarannya jauh lebih muda dari isu protap itu sendiri) sedangkan yg mendukung adalah Kab. Taput, Toba, Samosir, Humbahas, Nisel yang tetap eksis sampai sekarang.
Kemudian ada hal yg menarik terjadi….terjadinya aksi kontra Protap yg lebih banyak diwarnai oleh oknum2 yg berasal atau juga mengaku berasal dari wilayah Tapteng dan Tapsel…padahal kalau kita juga mau cermat menganalisa, “kenapa wilayah yg getol menolak terbentuknya Protap itu malah wilayah yg tidak tergabung/sudah mengeluarkan dukungannya terhadap Protap”…bukankah dengan tidak memberi dukungan/menarik dukungan sudah menunjukkan bukti bahwa mereka tidak sepakat terhadap pembentukan protap…lalu mengapa “terlalu repot dan politis” menggembosi daerah2 yg jelas2 mendukung protap…dan bahkan para punggawa2 Protap sudah memberi kebebasan kepada mereka untuk tidak ikut bergabung.
Dari uraian kejadian tersebut diatas…”adakah kejanggalan. ../??” mari sama2 kita cermati…
Seiring berjalannya waktu, pasca demonstrasi besar yg dilakukan massa pro Protap (2007) bisa dikatakan memiliki isu politis yang cukup tinggi…disamping usaha lobby2 politik yg dilakukan oleh panitia di tingkat nasional yang kemudian membuka pintu dibahasnya Protap di tingkat nasional (detailnya saya tidak tahu secara adminstrastif dan prosedural). ..tetapi yg jelas di tingkat eksekutif (lokal dan nasional) dan legislatif (nasional) menyetujui terbentuknya ProTap…
kalaupun kita (maaf) mau memakai pernyataan : “sehancur2nya dan sebodoh2nya pemerintah Indonesia “, adalah sangat mustahil mereka mau menyetujui dan menyepakati terbentuknya Protap hanya dengan lobby2 politik saja….tentu secara adminstratif dan prosedural/konsep para panitia/pencetus/ pendukung Protap telah melewatinya …sehingga dari kondisi ini bisa dikatakan bhwa Panitia memiliki langkah maju dari tahun2 sebelumnya, dan secara prosedural mereka telah mengikuti aturan yg berlaku…langkah persetujuan trsbut juga mengakibatkan dukungan semakin menguat di wilayah2 yg tergabung dalam Protap…
Sementara Protes tetap saja berlanjut dari wilayah2 yg (sekali lagi) sama sekali sudah tidak bergabung/sudah menarik dukungannya terhadap Protap…dalam hal ini saya tidak melihat adanya sebuah “kekuatan Kontra” yg datang dari wilayah2 yg tergabung dalam Protap…saya tidak memandang kekuatan itu hanya sebatas berapa banyak org berdemo atau menolak, tetapi seberapa kuat dia memperjuangkan penolakannya dan dilakukan sesuai dgn prosedural dan ilmiah.
saya tidak menemukan ada berita semisal, himpunan mahasiswa asal tapanuli se Jabodetabek? Se-Riau-SeKaltim ,dsbnya.. . mengundang/mengadak an dialog terbuka dengan panitia Protap untuk mendiskusikan secara ilmiah kritis ttg pembentukan Protap…atau punguan naposobulung wijk “A” melakukan dialog terbuka ttg isu Protap, dan sejenisnya.. Yang saya temukan hanya perdebatan dan saling serang dalam forum2 milis, yang kalaupun “kita sebagai penolak” tidak akan memberikan dampak bagi masyarakat luas…karena apa?!?…karena ide-ide penolakan hanya sebatas informasi yang bersimpang siuran di Internet, dan itu tidak sampai ke masyarakat yang tinggal di kampung-kampung halam kita karena mereka tidak memiliki akses ke sana (ke informasi di Internet). Tidak tau juga bagi para perantau kalau pulang kampung apa mereka memberikan curahan pikiran kpd org2 disekelilingnya atau tidak.
Jadi untuk untuk orang-orang yang tinggal di kampung halaman wacana pembentukan Protaplah yang sangat mendominasi mereka. Untuk itu bagi kita yang menolak jangan saling menyalahkan kepada mereka yang pro…karena toh yang menolak juga tidak melakukan gerakan …kecuali itu tadi…malah gerakan di dominasi oleh org2 yg berasal dari daerah yang TIDAK BERGABUNG/YG SUDAH MENARIK DUKUNGANNYA dari PROTAP…!!! bagi kita2 yg menolak tetapi ndak mau melakukan penolakan secara ilmiah kritis, marilah kita saling memahami kekurangan dan kelemahan kita masing2….kita malah membiarkan org2 yg sebenarnya “tidak kita ketahui dengan jelas kepentingannya” berkoar2…bersuara dgn lantang membicarakan nasib akka tondongta di huta kita sendiri…Lha kita sendiri berada dimanakah… ???!!!…
Dari uraian tersebut…mari kita coba menimbulkan pertanyaan : kenapa bisa begitu ya…???
kesimpulan saya dr uraian tersebut : kenapa tidak ada kekuatan yg berani keluar dari sarangnya dan menyerang kelompok Pro Protap secara ilmiah, kritis dan dialogis…? ??
Jadi, kalau kita menilai/mengrktisi (maaf) “para panitia protap/penggagas/ pendukung yg telah menggolkan konsep mereka tetapi telah disetujui oleh pemerintah pusat untuk terbentuknya Protap adalah org bodoh/bernafsu menjadi raja2 lokal/tak mewakili aspirasi masyarakat di tapanuli/tak jelas konsepnya,dstnya. …. lalu mereka yg protes ndak jelas kepentingannya dan kita yg sibuk protes dan berdebat kusir (tak ilmiah) ini mau disebut apa lagi…???!! !
Mari teman-teman secara dewasa menyikapinya. ..
Selanjutnya. …dalam perkembangannya para pendukung Protap HANYA PERLU SATU langkah lagi syarat, yaitu dukungan dari DPRDSU (paripurna) untuk MEMBERIKAN SIKAP TERHADAP PEMEKARAN Protap, MAU TOLAK ATAU DUKUNG?
Pada poin ini terjadilah ekskalasi politik yang tinggi , dan saya amati dari perkembangan berita di beberapa media…
almarhum ketua DPRDSU TERKESAN LAMBAN DALAM MERESPON, mengkonsolidasikan dan mengagendakan rapat paripurna pemekaran protap…beliau malah melibatkan diri dan terkesan “memberikan perhatian lebih kepada oknum2 yg TOLAK PROTAP yang kemudian mengkonsolidasikan diri untuk melakukan gerakan menggagas pembentukan Propinsi Sumatra Bag.Sel (Tapteng, Tapsel, Dairi, Paluta, Pdg Lawas, Pakpak Barat dan Nias)…”
Kemudian, timbul lagi kelompok baru dengan wacana Propinsi Sumatra Tenggara (Tapsel, Tapteng, Paluta, Nias, Nias Selatan, Pakpak Barat) tanpa mengikutkan Dairi didalamnya… .(untuk kedua jenis isu itu mohon saya dibenarkan kalau ada kekeliruan ttg daerah2 dukungannya) …kalau kita cermati fenomena datangnya isu kedua propinsi itu sangat berdekatan waktunya (antara Sumbagsel dan Sumatra tenggara), wilayahnya itu2 saja yg dibolak-balik tapi diberi ruang, dukungan dan arahan….perhatian lebih tersebut terkesan sangat mesra dengan memberikan pernyataan2 dukungan dan himbauan2 di mass media sebagai dukungan untuk percepatan terhadap terbentuknya kedua propinsi itu…
Apakah isu itu dijadikan sebagai “tameng…bumerang. ..atau tumbal”..??? hampir tidak ada satupun ditemukan “wacana penolakan” terhadap isu tersebut…bahkan dari kelompok Protap sendiri TIDAK LANTAS kemudian melakukan manuver untuk mencegah hal tersebut terjadi….mereka ttp fokus pada pokok persoalan… .yaitu “memborbardir dprdsu untuk memberikan sikapnya terhadap Protap”….
Sekali lagi…(maaf kalau kita anggap) sebodoh2nya para panitia/penggagas/ pendukung Protap mereka juga akan merasa gelisah dan MERASA DIPERMAINKAN oleh hal itu….padahal kalau kita juga mau cermat dan dewasa melihat, ada apa dukungan diberikan kepada pembentukan propinsi baru, sedangkan daerah2 pendukungnya adalah kabupaten2 yg usianya jauh lbh muda dimekarkan dari yg berada di wilayah Protap…apakah secara jujur juga almarhum (ketua DPRDSU) sudah melakukan kajian secara ilmiah dan kritis terhadap wacana pembentukan propinsi tersebut…? ?? ataukah ada “hal yg lain” yg sengaja “dikondisikan” untuk menandingi pembentukan Protap yg tinggal selangkah lagi dan tidak mungkin untuk terbendung lagi…??!!
Kalau kita mencermati pernyataan dari Eka Santosa Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang membahas Protap menyatakan bahwa tinggal ditunggu sikap dari DPRDSU…apapun sikapnya…( detik.com Rabu, 04/02/09, Pengesahan Pemekaran Protap Tertunda 3 Kali di Paripurna DPR RI)…
Jadi KALAU MAU TEGAS, DPRDSU TINGGAL MEMBERIKAN SIKAP…mau tolak atau mau mendukung… tetapi SIKAP YANG DITUNGGU-TUNGGU ITULAH YANG TIDAK PERNAH DIKELUARKAN, sehingga terjadilah peristiwa kemarin…kecenderungan yang terjadi adalah lambatnya proses, dan almarhum malah bermesra2 ria dengan “kelompok lain” yg jelas masih seumur jagung usia gerakannya.. .
Dari kondisi diatas saya mencoba untuk menyimpulkan :
1. DPRD-SU ataupun kalau kita mau kelompokkan kepada orang2 yg menolak Protap TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP KUAT, ILMIAH DAN KRITIS kalaupun mereka mau menolak pemekaran Protap…karena kalau ini ada, mereka bisa melakukan dialog publik (public rational discourse), study2 ilmiah/tata ruang ataupun media lainnya secara ilmiah dan kritis untuk mencerahkan masyarakat luas, jauh2 hari sebelum gerakan Protap semakin mengkristal dan mencapai eksalasi tinggi…Beberapa fraksi dan beberapa org diantaranya, bahkan dari Fraksi Golkar itu sendiri (yg almarhum tergabung didalamnya) ketika kampanye pemilu lalu menyatakan dukungannya di hadapan masyarakat tapanuli…
2. Upaya2 yg dilakukan oleh panitia/penggagas/ pendukung protap TELAH MELALUI LANGKAH-LANGKAH SECARA ADMINISTRATIF DAN PROSEDURAL untuk mencapai sebuah propinsi baru, sehingga mereka memiliki kekuatan politis untuk mendesak DPRDSU…
3. DPRDSU (dan kelompok penolak) TIDAK MEMILIKI “ALASAN YANG CUKUP KUAT” untuk memberikan sikap “MENOLA” terhadap pemekaran Protap, karena kalau mereka punya pastilah mereka akan melakukan kampanye dan dialog publik untuk mensosialisasikan alasan2 penolakan mereka…kalau itu dilakukan, maka CARA ITU LEBIH ELEGAN DAN DEMOKRATIS.. .
4. Sikap ambigu yg ditunjukkan dengan mendukung bahkan cenderung membantu pembentukan propinsi lain…untuk ini sama saja tidak ada satupun study ilmiah yang dipublikasikan tentang kebutuhan pemekaran wilayahnya.. .semuanya bersifat politis…(mohon maaf kalau ternyata ada dan disebarkan melalui kalangan terbatas, karena itu sama saja saya anggap tindakan yg bersifat politis)…
5. Akibat dari poin 3 tsb diatas, maka saya menganalisa bahwa “ada kondisi yg sengaja diciptakan untuk menghentikan langkah pemekaran protap”…kalaulah saya coba berandai-andai dengan Teori Perang Suntzu…memakai kekuatan lawan untuk menyerang lawan…ada strategi dan taktik yang sengaja mendorong dan membawa kondisi ini ke air keruh, memanfaatkan “stigma BATAK adalah BRUTAL/TIDAK BERADAB/ANARKIS” memancing EMOSI, sehingga akan menimbulkan “Peristiwa Insidentil” yang dapat “secara langsung dan cepat menghentikan laju pemekaran protap”…dan bagi mereka “langkah itu adalah salah satu langkah yg cukup tepat dilakukan daripada berhadapan secara langsung face to face ataupun memberikan wacana2 ilmiah dalam dialog kritis terbuka di hadapan masyarakat”
6. Analisa saya di point 5 cukup kuat karena saat ini banyak sekali keluar “tokoh2 aneh” yg langsung bersuara lantang untuk meminta pemerintah menghentikan pembahasan pemekaran Protap…(pada kemana org2 ini sebelum peristiwa itu terjadi ya…kalau sebelum peristiwa terjadi hanya memberikan statement2 di koran tanpa bisa membuktikan penolakannya secara ilmiah dan kritis,lalu layakkah dia kita jadikan panutan…?? ?)…selain itu sejarah kelam Indonesia sampai saat ini banyak diawali dgn Peristiwa Pasca 65 … peristiwa itu menjadi ilham bagi banyak kepentingan untuk melakukan gerakan “hancurkan dua dirikan satu”.
7. Di satu sisi “upaya mereka berhasil” dan bukan mau berpolemik atau menghujat siapapun, timbul pertanyaan dalam diri saya :
- Apakah dugaan saya terhadap adanya “settingan” tsb benar..??? seandainya benar “apakah jatuhnya korban” adalah bagian dari “setting” itu…siapakah2 org yg trlibat dalam setting tsb….lalu kalau setting harus mengambil korban, siapakah yang harus dikorbankan. ..??? lalu kalau pertanyaan2 yg mengganggu saya itu ternyata mendekati kebenaran, saya akan berkata “LEBIH KEJA, PICIK DAN LICIK MANUSIA-MANUSIA ITU Daripada isu pemekaran itu sendiri…”
Saya merasa bahwa uraian2 yg saya sampaikan diatas akan mendapat bantahan dan sanggahan2 dr pembaca…uraian ini saya lakukan bukan untuk bermaksud membela salah satu kepentingan atau menghujat kepentingan lain….sangat saya sadari ketika saya berangkat dari situasi objektifitas yang saya pahami akan dimaknai oleh orang lain sebagai subjektifitas saya….dan hal2 tersebut lumrah terjadi dan sebaiknya dikritisi dengan ilmiah dan bukan emosional… karena berbicara memposisikan keadilan harus diimbangi dengan melihat, menganalisa dan memutuskan segala persoalan dgn mempertimbangkan sudut/kacamata hubungan sebab akibat…
Mari kita diskusikan situasi ini dengan kritis dan saling tidak menghujat antara satu dgn yg laen…krna kalau itu terjadi toh merugikan kita sendiri…kalau yg laen kan tinggal tertawa…
Sedikit tambahan, saya sepakat dengan kita menjadi Protap, tetapi bgi saya bukan membangun pemerintahannya secara fisik, tetapi membangun masyarakat didalamnya terlebih dahulu…secara external mungkin banyak org tapanuli yg sudah mampu dan baik kapasitasnya, tetapi saya dan anda sekalian tidak memiliki ruang yg cukup untuk dapat berkiprah… disamping adanya situasi psikososial (budaya) yg masih terasa menghambat sehingga komunikasi antara external dan internal tidak dapat dijembatani dengan baik….
Sekarang tinggal kita mau “meng-analogikan jembatan” tersebut…apakah juga kita sebagi faktor external terlalu kaku dalam memandang bahwa perubahan harus dilakukan dengan jalan perebutan kekuasaan?? bagi saya maknanya adalah adanya transformasi perlakuan yang pada akhirnya nanti akan merubah Logika kekuasaan secara internal dan eksternal… .perlakuan dalam hal ini berdimensi jamak…bisa menyentuh ranah sosial, politik, budaya dan terutama ekonomi…..
Sangat sederhana dan simpel kalau mau kita jalani..contoh yg sederhana adalah : ketika pemerintah ketika menetapkan “sunset policy”(NPWP), maka kita2 cukup berdinamika untuk memenuhi kewajiban kita kepada negara…adalah benar sebagai warga negara yg baik kita harus memberikan pajak sebagai tanggung jwb kita kepada negara…bagi saya itu berarti citizen responsibility saya mencoba mengajak teman2 berpikir bagaiman a kalau kita menerapkan itu (juga) di kampung kita masing2 sebagai tanggungjawab sosial kita kepada tanah kelahiran leluhur kita, sebagai ucapan terimakasih atas peradaban masa lalu, dan yang lebih penting sebagai Upaya transformasi perlakuan yg dapat merubah pemahaman2 masa lalu yg harus kita akui dalam beberapa hal kurang relevan dngn kondisi kekinian, dan hal itu bisa saya katakan social culture responsibility..
Mari sesama kita yah saling memajukan secara positif  kampung halaman masing2…berkumpul , berserikat dan berbuat sesuai dengan kemampuan masing2….kita bayar pajak kepada negara…kita kumpul duit untuk nambah gaji guru2 di huta (yg mungkin saja ini saudara atau malah teman sekolah kita)…buat bikin taman2 bacaan, nambah alat2 puskesmas, mensupport kegiatan posyandu…sederhan a sebenarnya kalau kita beranjak pada istilah small is beautiful..
Tambahan ini untuk menunjukkan posisi saya dalam memberikan pengamatan terhadap insiden kemarin, bahwa saya sepakat dengan terbentuknya ProTap tetapi dgn tindakan2 yg lebih menunjukkan rasa tanggung jawab terlebih dahulu kepada Tanah Tapanuli…

Megawandi tarihoran
-bergerak berubah tanpa kekerasan-

Selamat Datang Di Blog Propinsi Tapanuli

Selamat Datang di blog Propinsi Tapanuli..

Blog ini bukan media debat Pro-Kontra Pembentukan Propinsi  Tapanuli. Media ini diharapkan dapat menjadi media konvergensi dari ide-ide, gagasan-gagasan dan inspirasi yang membangun dan memberikan spirit dan langkah-langkah nyata demi terwujudnya Propinsi Tapanuli.

Horas..!